LAPORAN UTAMA

Kunjungan Menhan AS William Cohen, ternyata belum mendinginkan suhu. Embargo tetap diberlakukan AS, sebelum ada ketegasan pemerintah soal HAM, menyusul pecahnya insiden di Atambua. Banyak pihak menyesalkan keputusan itu, walau ada juga yang menilai bahwa embargo mestinya memacu kita membangkitkan industri (militer) dalam negeri yang hampir sulit diandalkan. Bagi TNI AU, embargo ini bisa melumpuhkan (total) alut sistanya jika tidak cepat diantisipasi. C-130 Hercules, satu-satunya jenis pesawat angkut strategis yang dimiliki negara ini, pun tak luput dari "embargo". Masih untung, suku cadangnya banyak beredar di pasaran dunia. Selain mendukung militer, Hercules sebetulnya banyak sekali menjalankan tugas-tugas berbau sosial (civic mission). Mestinya, harap Kepala Staff Angkatan Udara, Amerika melihat sisi satu ini. Karena kelangkaan suku cadang itu, Roni Sontani, Ninok Leksono dan Beny Adrian berupaya meneropong sejauh mana kesiapan Hercules hari ini, berikut tinjauan politisnya. Sementara Marsda (Pur) Suakadirul, memberikan beberapa pandangan yang mungkin bisa mengurangi beban berat yang dipikul Hercules.

Sejak TNI diembargo, kesiapan Hercules mengalami penurunan./Foto:Angkasa/DN Yusuf

Hari itu, pertengahan bulan September, ruang operasi Skadron 31/Angkut Berat, Lanud Halim Perdanakusuma, terlihat sepi. Hanya ada dua bintara jaga dan seorang perwira pertama. Satu-satunya penerbang stand by pun, terpaksa terbang untuk melakukan test flight sebuah pesawat yang sempat nongkrong di hanggar skadron karena kekurangan suku cadang. Dengan terbangnya pesawat registrasi A-1329 hari itu, menambah jumlah pesawat yang serviceable di Skadron 31 menjadi lima.

Pemandangan ini rupanya sudah lazim di Skadron 31 dua tahun belakangan. "Pergerakan pesawat tinggi sekali," kata bintara tadi menyinggung tingginya operasi Hercules sejak tahun 1998. Hal senada disampaikan pula oleh Kepala Dinas Pemeliharaan Skadron 31 Kapten (Tek) Nyoman Sumantha maupun Skadron 32 Kapten (Tek) Musa Abdul Ganar. "Bayangkan, mulai sejak kerusuhan di Ambon, Timtim, Aceh, dan peristiwa lainnya yang menuntut kehadiran Hercules seperti bencana alam," papar Nyoman.

Tidak hanya mengangkut pasukan dan perlengkapan militer lainnya, entah bagaimana melukiskan jasa Hercules ketika harus memindahkan ribuan pengungsi dari satu wilayah bertikai ke wilayah lainnya. Angkasa yang pernah mengikuti penerbangan sosial Hercules ketika Ambon dilanda kerusuhan, menyaksikan sendiri betapa si flying truck ini menjelma menjadi barang super mewah. Semua orang, dari berbagai latarbelakang, tak peduli lagi direktur bank lokal sekalipun, terduduk lusuh penuh harapan menanti kehadirannya. Tak ada lagi bayangan kemewahan, mobil Mercedes, atau ruang berpendingin di wajah mereka. Kebutuhan manusia memang bisa berubah secara drastis, tergantung desakan lingkungan terhadapnya. Alhasil yang paling utama saat itu, bisa naik Hercules dan pergi sejauh mungkin.

Tapi akibatnya, menurut Nyoman, produksi jam terbang pesawat Hercules Skadron 31 pada tahun anggaran (TA) 1999/2000 mencapai puncaknya tahun lalu. Dari alokasi Mabes TNI AU 2.700 jam terbang setahun, produksinya malah melonjak hingga 4.827 atau mengalami kenaikan 78.79 persen. "Ini terbesar dalam 10 tahun terakhir, terhitung sejak saya menginjakkan kaki di sini," aku Nyoman lagi. Padahal selama ini, jelas Nyoman, kelebihan palingan berkisar 20-25 persen. Sementara Skadron 32, kelebihannya, walau tetap menunjukkan tingginya aktivitas, tidak terlalu signifikan. Dari jatah 2.700, terakumulasi hingga Maret 2000 "hanya" 3.922 jam terbang. Tapi agak sedikit berbeda, di Lanud Abdurahman Saleh, Malang ini, terdapat dua pesawat tanker, KC-130B. Total pemakaian jam terbangnya kurang dari alokasi yang 100 jam.

Bagaimana tahun ini? Untuk TA 2000, Skadron 31 dan Skadron 32 masing-masing mendapat jatah 2.380 dan 2.400 100 untuk tanker jam terbang. Sayangnya, lagi-lagi "surat permohonan" bantuan penerbangan Hercules belum berkurang. Baik datang dari TNI, instansi pemerintah, maupun lembaga sosial. Hingga terhitung Agustus tahun ini, Skadron 31 sudah menghabiskan 80 persen dari total alokasinya. Padahal masih tersisa lima bulan dari Agustus. "Saya tidak tahu jalan keluarnya, seperti juga saya belum habis pikir jalan keluar dari 78 persen kelebihan tahun kemarin," jawab Nyoman.

Kabar dari Malang juga tidak jauh beda. "Jam terbang pesawat kargo kami sudah mencapai 82 persen," tutur Musa. Baik Musa maupun Nyoman, sama-sama terdiam ketika ditanya soal kesiapan suku cadang. "Itu bukan urusan kami," kata Nyoman lagi. Lalu ada pemikiran, kenapa tidak jam terbangnya dieman-eman (dihemat). "Kalau load-nya memang besar, ya tidak mungkin dilimpahkan ke Skadron 2," sergap Mayor (Pnb) Djoko SP, Kadisops Skadron 31.

Tanpa menyalahkan sepenuhnya ketersediaan suku cadang, apalagi sejak maraknya isu embargo Amerika Serikat (AS), dari 27 pesawat Hercules yang dimiliki TNI AU, hanya tersisa 11 pesawat dalam kondisi siap, setidaknya hingga tulisan ini diturunkan. Rinciannya, enam di Malang, lima di Jakarta.

Anggaran kecil

Memang suku cadang bukan urusan dinas pemeliharaan skadron, skadron teknik, depo-depo, atau Komando Pemeliharaan dan Material TNI AU (Koharmatau) sekalipun. Mereka hanyalah pengusul, penerima, dan pelaksana pemeliharaan. Katakanlah di tingkat skadron, mereka hanya menerima suku cadang dalam bentuk sudah "matang". Dengan kata lain, tidak tercerai-berai lagi, sudah terpasang rapi. Sebutlah yang gampang saja, roda. Bagian pemeliharaan skadron tidak diberi "kemampuan" memasang ban ke pelek, hanya memasang.

Walau begitu, sangat pantas disimak, ketersediaan suku cadang merupakan pertanyaan paling berat bagi TNI AU hari ini dan entah sampai kapan. Karena persediaan yang adapun, mulai menurun. "Kendala pada umumnya kekurangan spare parts yang sudah kronis," kata Dan Koharmatau Marsda TNI Mashadi. Tahun ini Koharmatau memprogramkan mampu menyiapkan enam pesawat.

Otoritas pembelian suku cadang ada di tangan Asisten Logistik (Aslog) KSAU. Di samping pejabat ini, masih ada beberapa bagian yang cukup terkait seperti dinas aero, dinas komlek, dan dinas pengadaan TNI AU. Di tangan merekalah pembelian suku cadang (pesawat), dengan alokasi dana dari Departemen Pertahanan (Dephan), dilakukan.

Masalahnya semakin pelik bagi TNI AU, karena kecilnya alokasi APBN untuk anggaran pertahanan TA 2000. Dari ketiga angkatan dan polri, TNI AU hanya menerima 6,73 persen atau Rp 657 milyar. "Kasihan TNI AU, karena mereka yang padat teknologi justru perlu dana lebih besar," jelas Gofar Suwarno, Dirjen Perencanaan Umum dan Penganggaran Dephan dalam sebuah diskusi pertengahan Juni lalu di Jakarta.

Sekitar Rp 450-an milyar dari alokasi itu, diperuntukkan bagi kebutuhan logistik. Itupun masih belum memadai, karena menurut Aslog KSAU Marsda TNI Abdullah Syirat, alokasi ini hanya mampu mendukung 30 persen dari kebutuhan normal TNI AU. "Barusan saya usulkan penambahan lagi, mana tahu ada dananya," jelas Syirat.

Celakanya, sejak krisis ekonomi berhembus pertengahan 1997 yang berbuntut anjloknya nilai tukar rupiah, masalahnya semakin (dan semakin) membingungkan para petinggi AU. "Dengan anggaran segitu, apa yang bisa dibeli AU," tambah Gofar. Belum lagi reda krismon, sebuah pohon besar menghantam. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. AS yang diikuti sohibnya dari Eropa memutuskan kerjasama dan bantuan militer kepada Indonesia.

Maksudnya, ya embargo. Artinya, belum lagi usai memikirkan rendahnya nilai tukar rupiah yang berdampak membengkaknya harga yang harus dibayar dalam dollar AS, TNI dan pemerintah harus berupaya keras lagi mencari alternatif dimana harus mendapatkan suku cadang.

Berbagai langkah lalu diambil. Departemen Luar Negeri, Dephan, bahkan Presiden Abdurrahman Wahid sendiri, tak henti-hentinya menyerukan agar AS mencabut embargo. Walau ada yang melihat sisi positifnya, dengan menuding mandulnya industri berat domestik karena tak kunjung mampu mendukung militer. Yang jelas, TNI AU kebakaran jenggot. Namun AS bersikap kaku, tak peduli apapun jenis pesawatnya, sejauh berasal dari sana. Lalu bagaimana dengan suku cadang Hercules?

Menurut Marsda Abdullah Syirat, sebenarnya tidak ada istilah embargo. "Bukan embargo, tapi suspension (penundaan-Red)," jelasnya. Tapi apa bedanya, karena aktualnya tetap "penahanan". Untunglah lanjut Syirat, untuk Hercules masalahnya tak serumit fighter karena di pasar bebas banyak beredar suku cadang Hercules. Lalu apa lagi masalahnya. Menurut Syirat, untuk Hercules masalahnya justru kesulitan mendapatkan dana segar untuk membeli suku cadang.

Suspension (istilah ini bertumpang tindih dengan embargo-Red) dikenakan AS terhadap semua pembelian suku cadang produksi AS serta amunisi, jasa pemeliharaan, pendidikan dan pelatihan baik melalui program USAF FMS (foreign military sale) maupun jalur komersial. Untuk jasa pemeliharaan, suspension diberlakukan tidak hanya untuk fasilitas di AS, tapi juga pada semua fasilitas di seluruh dunia. Dituturkan Syirat, berakhirnya suspension sangat tergantung dari penilaian AS terhadap kinerja pemerintah Indonesia, khususnya menyangkut isu HAM dan Demokratisasi.

Lebih jauh diisyaratkan Syirat, dampak suspension ini secara umum menurunkan kesiapan operasi alut sista TNI AU. Hal ini karena, hampir seluruh alut sista TNI AU nota bene produk AS, atau setidaknya sebagian komponennya menggunakan produk AS. "Sulit mengatakan dengan tepat dan pasti, sampai kapan TNI AU bisa bertahan menghadapi embargo. Banyak faktor yang perlu diperhitungkan dengan cermat. Namun yang pasti, dampak embargo akan secara gradual menurunkan kesiapan operasi alut sista," paparnya.

Khususnya Hercules, Syirat mengatakan bahwa sampai detik ini sebenarnya tidak ada keputusan politik AS yang melarang Indonesia membeli suku cadang (Hercules) dari manapun. Yang benar, katanya, penundaan pemberian bantuan kredit yang, itupun, telah dirintis sejak sebelum 1999. Disinilah pintarnya Amerika. Walau embargo tidak diberlakukan, tapi secara halus diakali dengan menahan pemberian kredit.

Tapi tahun depan, menurut Juwono Sudarsono (ketika masih Menhan), pada TA 2001 pemerintah akan menyediakan dana kredit dana kredit ekspor (KE) untuk Dephan sebesar 240 juta dollar AS. Berarti naik dibandingkan KE tahun 1999 sebesar 176 juta dollar AS. "Dana KE tahun ini masih amat terbatas, hanya cukup untuk membeli tiga kapal atau empat F-16," jelas Juwono. Meski anggaran pemerintah tahun 2001 meningkat, Juwono mengatakan bahwa jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan departemennya dalam memelihara peralatan militer yang sudah ada dan membeli alat-alat militer baru.

Aktifkan litbang

Tapi secara terbatas, pembelian suku cadang tetap dilakukan. Contoh kecil sebutlah, pasokan suku cadang yang baru saja diterima Skadron 32 pertengahan bulan September lalu. Pengadaan lewat jalur laut itu berupa, starter engine dan inner tube main wheel (ban dalam pesawat).

Apakah TNI AU berpangku tangan? Tentu tidak. Sejarah mencatat (lihat box : Embargo, Dilema Bagi TNI AU) bahwa yang namanya embargo bukan kosa kata baru bagi Indonesia. Selalu ada jalan keluar, yang kadang melibatkan pihak-pihak ketiga atau berkat hubungan baik. Begitupun sekarang. Hubungan yang dibina Indonesia dengan beberapa negara, terbukti ampuh mengobati hati yang pilu.

Tanpa mau merinci negara mana saja yang bersedia membuka jalur perdagangan (militer) dengan Indonesia, Syirat mengatakan bahwa setidaknya beberapa kelemahan bisa ditutupi. Tapi dengan kritis Hanafie menyikapi, pembelian lewat pihak ketiga ini mesti diwaspadai. Karena, katanya, kita tidak bisa menjamin mutu suku cadang yang dibeli. Untunglah hingga detik ini, seperti dibenarkan Syirat, berkat ketatnya seleksi logistik, TNI AU belum pernah kecolongan barang "rombengan".

Walau dihalang-halangi, otak diputar keras. "Cara lain kita siasati juga dengan permohonan pembelian spare part untuk L-100," aku Hanafie. Tapi memang, untuk belanja (suku cadang), TNI tidak bisa lepas dari pihak ketiga, dalam hal ini rekanan. Kenapa bisa begitu? Karena untuk pembelian, diantaranya, TNI tidak bisa melakukan pembayaran tunai. Disinilah rekanan berperan, "Menalangi dulu," kata sumber Angkasa.

Ternyata pula, tidak seluruh negara sekutu Amerika bersikap kaku terhadap Indonesia. Eropa semisal, mencabutnya Januari tahun ini. Sementara AS, tetap mempertahankan embargonya. Padahal, sebelumnya beredar kabar bahwa kran bantuan akan "sedikit" diperlonggar. Eh, tahu-tahu Milisi pro Jakarta bikin ulah di Atambua. Apa boleh buat, kunjungan Menhan AS William C Cohen baru lalu, tidak menghasilkan apa-apa, selain kembali menggertak. Namun begitu, menurut kalangan dekat istana seperti dituturkan kepada Angkasa, Kanada memberikan lampu hijau akan membantu pengadaan suku cadang Hercules. "Mereka menjamin, karena punya perjanjian dengan Amerika seandainya pun negara itu berusaha menghalang-halangi," jelasnya. Sebelumnya juga tawaran kerjasama pernah datang dari Cina, terutama pemeliharaan.

TNI AU memang tidak pernah putus asa. Mau bukti, datang saja ke Skadron 31 dan 32, atau ke depo-depo pemeliharaan. "Biarpun kesusahan, kita berupaya pelaksanaan pemeliharaan selesai tepat waktu sesuai program tahun 2000," aku Mashadi optimis. Sudah rahasia umum jadinya, dibalik keoptimisan Mashadi ini kanibal menjadi jalan keluar paling gampang.

Selain itu, TNI AU juga mulai mengaktifkan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) serta bekerjasama dengan institusi sejenis di dalam negeri seperti IPTN, ITB, Garuda, atau LIPI, dengan tetap memperhatikan safety. Sebagian kecil suku cadang, seperti struktur pesawat, "Kita sudah bisa buat sendiri," jelas Mashadi. Sampai kapan Hercules akan mampu bertahan menghadapi kelangkaan suku cadang ini, sambil mengangkat bahu Hanafie berujar, "Setahun, entahlah."

Hanafie juga berharap, agar pemerintah maupun DPR memberikan perhatian serius terhadap rumitnya masalah ini. "Jangan hanya dilihat sepihak, tapi lihatlah tugas-tugas sosial yang dijalankannya. Mestinya Amerika juga melihat ini," papar Hanafie berpesan untuk mengetuk hati berbagai pihak.