Meski era reformasi sudah berjalan kurang lebih empat tahun, belum tampak adanya perubahan yang mendasar di bidang industri penerbangan. Benar bahwa belakangan ini telah muncul sejumlah maskapai penerbangan yang seakan meramaikan eforia
reformasi yang sedang berjalan ini. Namun itu belum memberi arti telah berlangsungnya perubahan-perubahan mendasar yang dimaksud. Bahkan sulit untuk ditutupi adanya rasa khawatir bahwa kali ini pun akan mengalami nasib yang tidak berbeda dengan yang telah dialami tahun
70-an. Era 70-an itu telah menjadikan Bandara Kemayoran sebagai
Killing Field atau "Taman Bahagia" yang menghimpun peninggalan-peninggalan pesawat udara milik maskapai penerbangan domestik yang gagal. Gagal di sini alias tidak lulus dalam ajang latihan perang
para "jenderal" dan "prajurit"
airlines. Demikian Sempati Air yang paling lama bertahan, bahkan hampir mampu mengklaim sebagai airlines nomor dua setelah Garuda Indonesia.
Dari gambaran pengalalaman masa lalu itu, sebaiknya kita merenungkannya sejenak. Kurang lebih 20 tahun, Sempati berhasil membangun pasar kemitraan atau
demand market-nya sendiri. Artinya, berhasil membangun pangsa pasarnya sendiri dari pasar
permintaan yang ada. Namun, apakah ada faedah dari imbalan yang telah diberikan pelangganannya itu, jika akhirnya maskapai langganannya harus "gulung tikar". Tidakkah imbalan dari pangsa pasar Sempati akan lebih berfaedah oleh maskapai penerbangan lainnya yang telah
mampu menunjukkan ketahanannya sebagai Grand-Father
clause selama ini? Dengan demikian, pasar yang sudah berkembang atau meningkat itu tidak akan mubazir. Malah sebaliknya, dapat menjadi pasar yang mendukung perkembangan maskapai penerbangan yang sudah ada.
Dari pengalaman Sempati tersebut dan dari pengalaman sejarah sebelumnya, dapat menjadi indikator bahwa pemerintah cq Departemen Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Udara sebagai regulator belum memiliki arah kebijakan pembinaan, pengendalian,
dan pengawasan yang jelas dan tegas, serta dapat dilaksanakan oleh industrinya. Sebagai regulator, diharapkan dapat menerbitkan berbagai regulasi yang jelas, tegas, dan
aplicable, terutama aturan main dan regulasi ekonomi dalam melayani kepentingan umum.
Meski dalam era reformasi ini sudah diselenggarakan berbagai seminar, dialog, diskusi, dan sebagainya, tetapi belum berhasil menghasilkan pemikiran-pemikiran baru atau "angin baru" yang dapat memberi kesejukan pada kebijakan-kebijakan yang sudah "loyo"
dan "kolot" itu. Materi yang dibahas pada kesempatan tersebut masih berkutat pada masalah yang itu-itu saja. Berupa materi sebagai landasan kebijakan yang sudah tidak relevan lagi. Bahkan materi yang sudah gagal dan telah mengakibatkan kebuntuan bagi
perkembangan industrinya pun masih juga dipresentasikan dan dibahas dalam seminar atau dialog tersebut. Hal semacam ini benar-benar hanya upaya yang tidak ada manfaatnya sehingga kegiatannya mubazir.
Agenda 2002
Meski arah kebijakan industri penerbangan nasional kita senantiasa berada dalam ketidakjelasan, tetapi dapat ditemukan suatu titik cahaya. Mudah-mudahan cahaya itu akan menjadi awal pencerahan arah kebijakan industri penerbangan. Pada dialog interaktif
yang diselenggarakan Majalah Angkasa pada 11 Oktober 2001 bertema
Mencari Faktor Positif Bagi Industri Penerbangan
Nasional dapat ditemukan titik cahaya niat Departemen Perhubungan dalam sambutan yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan a.i.
Purnomo Yusgiantoro. Antara lain, "Upaya-upaya berbenah diri melalui restrukturisasi kebijakan dan program pembangunan adalah merupakan salah satu strategi mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi tingkat pelayanan jasa
transportasi udara nasional. Oleh karena itu, dalam memberdayakan industri penerbangan, pemerintah akan melakukan pengkajian kembali segala kebijakan yang selama ini berlaku, guna menyelaraskan dengan kondisi perubahan yang terjadi, serta akan lebih menekankan pada
kebijakan yang mampu membangun industri transportasi udara yang lebih sehat. Kemampuan mengadaptasi perubahan lingkungan strategis yang saat ini terjadi dan reposisi peranan pemerintah akan menjadi kunci awal dalam mendorong terciptanya kondisi yang kondusif
bagi pembangunan transportasi udara masa datang."
Niat pemerintah yang positif dan serius itu harus disambut oleh segenap insan penerbangan dengan penuh rasa optimis. Walaupun produk dari pembenahannya bukan merupakan tanggung jawab Dephub sebagai regulator semata, tetapi juga merupakan
tanggung jawab segenap insan penerbangan, baik dari kalangan pengusaha, industri, perusahaan, bidang usaha terkait (afiliasi), kalangan yayasan, dan LSM-nya, kalangan akademis, maupun pengamat. Mereka diharapkan dapat berpartisipasi dengan memberikan berbagai
pemikiran, informasi, dan sebagainya, yang mungkin dapat digunakan untuk menyusun suatu konsep
grand strategi transportasi udara nasional untuk masa kini dan masa depan.
Kajian-kajian untuk pembenahan menyeluruh akan dihadapkan pada masalah-masalah yang multi kompleks. Pengkajian yang diselenggarakan melalui seminar, dialog, debat publik, atau diskusi, dapat dilangsungkan secara efektif dan efisien, sebaiknya
mengikuti suatu agenda pelaksanaan yang jelas koridor-koridornya dan sudah disepakati bersama.
Di bawah ini ditawarkan suatu agenda yang dianggap sudah meliputi beberapa aspek yang penting. Pertama, pembahasan berbagai tema yang tercakup atau berkaitan dengan aspek politik. Contohnya antara lain mencari jawaban atau konsensus, bagaimana
sistem transportasi udara kita, menyiapkan diri dalam menghadapi era globalisasi di masa datang.
Sebagai suatu negara kesatuan yang terdiri dari sejumlah daerah otonomi. Kedua, aspek ekonomi, antara lain dicari konsensus apakah perlu dirajut suatu
Indonesia Air Transport Single Market atau sebaiknya dibina suatu mekanisme pasar. Ketiga, aspek
hukum, bagaimana para regulator dapat memenuhi tuntutan "perlu adanya kepastian hukum" para calon investornya. Kepastian hukum itu harus dapat diterjemahkan sebagai kepastian usaha. Tidak cukup diterjemahkan sebagai penertiban penegak hukum semata-mata, tetapi
perlu adanya aturan main yang jelas dan tegas. Keempat, aspek sosial dan budaya, yang antara lain meliputi kebijakan-kebijakan, apapun bentuknya, tetapi harus senantiasa mengutamakan kepentingan umum serta menjunjung tinggi azas-azas hak asasi manusia. Dengan kata
lain, aturan main hendaknya aturan yang demokratis, juga keterbukaan atas data-data serta informasi yang jelas, tepat dan akurat. Jadi, jauhi tindakan yang terkesan ingin "membohongi" masyarakat luas.
Demikian pula terhadap paradigma atau pola pikir yang terbukti telah menyesatkan itu, perlu dilakukan seleksi dan penyaringan. Buang jauh-jauh, jika itu telah atau akan menyesatkan dan merancukan.
Aspek pertahanan dan keamanan mencakup pengertian atau pemahaman tentang industri transportasi udara yang melayani kepentingan umum, dalam konteks transportasi udara. Jadi, kepentingan umum dalan konteks transportasi udara harus diartikan
sebagai "menyelenggarakan transportasi udara secara berjadwal yang dapat menjangkau setiap pelosok di dalam wilayah suatu negara, dengan ongkos yang semurah-murahnya." Dengan demikian, akan diraih dua sasaran penting, yaitu yang dilihat dari segi ekonomi, dapat
membuka suatu daerah bagi perkembangan perekonomian serta dari segi pertahanan dan keamanan, akan mudah dicapai bila kemungkinan terjadi suatu masalah yang tidak dikehendaki.
Perlu ditekankan di sini bahwa masing-masing aspeknya tidak berdiri sendiri. Dengan kata lain, Grand Strategy yang akan disusun harus dapat menunjukkan terintegrasinya ke lima aspek tersebut.
Mudah-mudahan. (Cartono Soejatman)
