LAPORAN UTAMA

Ada apa lagi di tubuh Merpati Nusantara Airlines? Perusahaan penerbangan BUMN ini kembali menjadi berita, setelah tahun lalu, sebagian pilotnya melakukan aksi menyampaikan aspirasi ketidakpuasan, sampai dua kali. Bahkan mulai pertengahan Januari lalu, mereka melakukan aksi menurunkan aktivitas kerja (slow down) ­karena mogok terbangnya "ditunda". Para pilot yang dimotori APM (Asosiasi Pilot Merpati) itu menuntut direksi mundur dan diganti. Kenapa? Jajaran direksi yang dipimpin Wahyu Hidayat menanggapinya dengan memaparkan kenyataan kondisi perusahaan, yang menurut mereka, dengan keterbukaan. Bagaimana sebenarnya kondisi Merpati saat ini? Apakah Jembatan Udara Nusantara ini kian retak? Rasantika Merat Seta, Donna Chazniana Asri dan Reni Rohmawati mencoba menggambarkannya dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dilengkapi pula dengan komentar dari dua mantan direktur utama Merpati. Di sisi lain, mencuat soal pergantian direksi Merpati dan Garuda Indonesia, yang sampai akhir Januari lalu masih penuh tanda tanya, meski Abdulgani sudah resmi mengundurkan diri.

BAe ATP MERPATI - Merugikan dan berbau KKN./Foto: Angkasa/Adrianus Darmawan

Angin segar itu rupanya hanya berhembus sesaat. Kala rasa sejuk sudah menipis, rasa panas pun mulai menimbulkan kegerahan. Boleh jadi gambaran tersebut yang terjadi di tubuh Merpati Nusantara Airlines. Angin segar itu mulai terasa setelah ada pergantian direksi pada Maret 1999. Namun sejak akhir tahun 2000 kegoyahan itu kembali terjadi, dan mencuat pada awal 2002.

Sebelumnya, terutama pada era tahun 1990-an, Merpati sering diguncang berbagai kondisi yang memprihatinkan. Sampai-sampai pernah tercetus dari seorang petinggi negara bahwa Merpati akan dilikuidasi. Tapi keprihatinan tersebut tak pernah mencapai klimaks. Merpati tetap ada, armadanya tetap terbang dan manusianya tetap beraktivitas.

Kenapa sekarang kemelut itu kembali menguak? Apakah Merpati yang disebut "Jembatan Udara Nusantara" ini sudah retak dan kian retak?

Ada kajian tentang Merpati, saat gejolak politik melanda tahun 1998, menyusul makin parahnya kinerja perusahaan. Disebutkan bahwa dalam periode 1993-1998, kondisi Merpati menunjukkan gambaran yang tidak menggembirakan. Penerimaan perusahaan relatif terus menurun, dibandingkan dengan pengeluaran yang terus meningkat.

Dalam analisis itu disebutkan, pada tahun 1998, secara teknis Merpati sudah bangkrut dengan posisi ekuiti negatif lebih dari Rp830 milyar. BPKP pun menyatakan bahwa karena perkembangan usaha dalam lima tahun (1993-1997) menunjukkan kecenderungan negatif atau terus menurun, terdapat keragu-raguan yang mendasar atas ketidakmampuan Merpati untuk melaksanakan usahanya.

Namun tampaknya tidak ada reaksi dramatis menindaklanjuti analisis dari kondisi Merpati itu. Pemerintah tetap mempertahankan perusahaan dan mengganti direksi yang sudah menduduki jabatannya sejak tahun 1995 itu. Pada Maret 1999, Wahyu Hidayat dan jajarannya pun masuk.

Aspirasi pilot

Wahyu, yang mantan direktur PT Sucofindo, dilantik Tanri Abeng, yang saat itu menjadi Menneg BUMN. Kecenderungannya saat krisis itu, memang, hampir semua BUMN ada pergantian direksi, dan direktur utamanya sebagian besar dari bidang keuangan.

Contoh, Garuda Indonesia, pada pertengahan tahun 1998 dipimpin Robby Djohan dan setengah tahun kemudian diganti Abdulgani, keduanya orang perbankan. Alasannya, para direksi ini dianggap memiliki kemampuan manajerial yang tinggi ­memenej perusahaan itu sama di mana pun, katanya. Lagipula, aspek keuangan yang diprioritaskan untuk dibenahi.

Awalnya, banyak kalangan bisnis penerbangan yang meragukan kemampuan mereka. Namun, perusahaan berjalan terus. Bahkan, kemudian, banyak media yang memuat "keberhasilan" mereka, yang dapat membenahi kinerja perusahaan dan dapat mencetak "laba". Jajaran direksi BUMN penerbangan itu pun dinilai "berhasil" merestrukturisasi sektor keuangannya. Begitu pun di Merpati.

Sayangnya, pada tahun 2000, saat gejolak ekonomi nasional tetap tak tertangani sehingga kurs rupiah terhadap dollar AS tetap tinggi, Merpati lagi-lagi "terbentur" keadaan. Demikian tahun 2001, yang menimbulkan berbagai pertanyaan yang diungkapkan oleh Badan Pengurus Asosiasi Pilot Merpati (BP-APM).

APM melayangkan surat kepada direksi Merpati, dengan tembusan kepada dewan komisaris Merpati. Intinya, mereka menginginkan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan oleh pihak manajemen Merpati. APM juga meminta manajemen agar tidak memperlakukan para pilot sebagai objek komoditas usaha, dan menghalang-halangi terbentuknya organisasi pekerja untuk menyalurkan aspirasinya.

"Merpati begini tidak hanya oleh sebab kesalahan manajemen, tapi juga lingkungannya. Peran manajemen jadi lebih besar karena beberapa keputusan yang tidak tepat sehingga menyebabkan mutu pelayanan tidak maksimal," papar Capt. R. Sardjono Jhony.

Menurut Jhony, yang terpenting dan dinilai paling menakutkan adalah cara manajemen menjalankan bisnis airlines yang di luar pakem atau standar baku. Hal itu, katanya, menjadikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya membawa Merpati ke arah kehancuran yang lebih pasti. "Menunjukkan pada kita bahwa top manajemen sekarang tidak mengerti, bagaimana seharusnya mengurus sebuah airlines," tambahnya. Maka APM pun meminta adanya pergantian direksi.

Tanggapan direksi

FOKKER F-100 MERPATI - Pesawat hibah dari Garuda Indonesia./Foto: Angkasa/D.N. Yusuf

Menanggapi hal tersebut, Wahyu mengatakan, selama ini jajarannya tetap konsisten untuk menjalankan aktivitas Merpati. "Ada nggak, pegawai yang nggak digaji? Merpati juga tetap berproduksi, bahkan naik. Kalau aspirasinya ingin ganti direksi, itu hak pemegang saham," ungkapnya.

Wahyu mengemukakan bahwa aspirasi yang disampaikan APM itu tidak jelas. Menurutnya, apirasi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Pihak manajemen, katanya, sudah terbuka dan tidak pernah melarang dibentuknya organisasi-organisasi pekerja.

Wahyu tidak mempermasalahkan kedudukannya. "Saya tak setuju instant restructuring karena akan merusak tim yang sudah terbentuk. Saya lebih setuju dengan perubahan yang fundamental, lebih ke sistem dan manajemen. Kalau memang harus diganti, lebih baik saya saja yang diganti, biar tim yang sudah terbentuk tetap meneruskan kerjanya," ujarnya.

Kata Wahyu, ia tidak berkeberatan, walaupun dicopot dari jabatannya sekarang. Tapi, selama belum ada keputusan itu, ia akan tetap bekerja dengan baik. Demikian juga yang dikemukakan Direktur Keuangan Merpati Boediman Rafioedin, "Kita tetap jalan ."

Boediman menambahkan, Merpati tetap menjalankan kewajibannya dengan mambayar gaji karyasan, memberi THR (tunjangan hari raya) dan pembayaran utang, walau tetap ada utang. Diakuinya, semua itu terpenuhi tanpa tambahan fasilitas pinjaman selama tiga tahun. Semua itu dibayar dengan uang yang ada dan sumber biaya spontan. "Tapi ini tak bisa terus menerus. Untuk itu butuh tambahan dana, dan kami sudah lakukan dengan meminta ke BUMN melalui surat-surat berharga," katanya, seraya menambahkan, "Dari audit, tak ada kecurangan-kecurangan yang ditemukan."

Upaya-upaya untuk tetap bertahan, kata Boediman, memang sudah dilakukan. Namun, ia mengakui, belum dapat mengangkat Merpati ke kondisi yang lebih baik. Mengenai KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), walau disebutkannya masih terjadi, tapi sudah jauh berkurang. "Kita mengambil patokan, kita kerja selama diperintahkan. Jadi, nggak menghambat kita dalam mengambil keputusan," tuturnya.

Menurut Wahyu, keterbukaan itu ada batasnya. "Saya terbuka. Tiap tiga bulan, di Merpati ini ada rapat terbuka. Bisa jadi, sasaran penyataan itu lain," katanya. Wahyu pun menambahkan, jika memang mereka menemukan penyimpangan-penyimpangan, kenapa tidak dibuka saja?

"Kami juga tak menjadikan para pilot itu objek. Itu kebohongan. Kalau ada pilot yang dibolehkan terbang di perusahaan lain, dan mendapat gaji, apa itu namanya komoditas?" kata Wahyu, menanggapi surat yang diajukan APM itu.

Jumlah pilot yang 602 orang dengan hanya mengoperasikan 35 pesawat, memang, bukan kondisi "normal". Diakui bahwa dengan jumlah pesawat sedemikian, hanya sekitar sepertiganya dari pilot Merpati itu yang bekerja, jika kondisinya ingin normal. Tapi, katanya, tak satu pun dari pilot-pilot itu "ditelantarkan". Lisensi terbangnya tetap berlaku, dan itu memerlukan biaya tak sedikit.

Sekar ingin naik gaji

Rupanya ada juga aspirasi lain yang diinginkan karyawan lainnya. Jika APM tegas-tegas menuntut direksi mundur, Serikat Karyawan (Sekar) Merpati tidak mempermasalahkannya. "Kami sadar bahwa wewenang pergantian direksi itu ada pada pemegang saham," ungkap Capt. H.M. Haryadi, Ketua Umum Sekar

Namun, kata Haryadi, Sekar tetap mengantisipasi jika pergantian direksi itu terjadi. "Kalau yang dimasukkan yang punya pamrih, apa jadinya Merpati ini?" tambahnya. Maka, ia berharap, pemerintah tidak menganaktirikan Merpati dengan memberi direktur yang "telanjang bulat", tanpa memiliki kemampuan untuk memajukan perusahaan. Apalagi, katanya, jika mereka itu demi kepentingan politik. "Jika demikian, kami akan berreaksi." Haryadi memang sudah mendengar isu bahwa Merpati akan dijadikan kendaraan politik.

Berdasarkan pengalamannya ­ia sudah mengalami lima kali pergantian direksi, dari tahun ke tahun yang jadi dirut itu tiba-tiba saja muncul. Boleh dikatakan, itu semacam jabatan politik. Namun, katanya, karyawan hanya punya keinginan, yang memutuskan tetap pemegang saham. "Kami nggak peduli direkturnya siapa, yang penting karyawan sejahtera dan perusahaan jalan terus. Itu saja tuntutannya," paparnya.

Sekar yang beranggotakan 2.100 karyawan itu memang ingin segera ada perbaikan "Fokus Sekar itu ada perbaikan kinerja perusahaan, tapi dari awal kami tak setuju untuk mogok. Banyak jalan lain untuk perbaikan," kata Zulmeris, Sekjen Sekar.

Ada lagi yang tidak sejalan dengan aspirasi pilot. Jika pilot tidak menyebut-nyebut soal tuntutan kenaikan gaji, walau Jhony pernah mengungkapkan baha hal itu tuntutan untuk tahun 2003, Sekar malah menginginkan kenaikan gaji segera. "Kalau bisa, Februari ini naik gaji. Besarnya, nanti bisa negosiable," kata Jaka Pujiono, Ketua I Sekar.

BUMN menjawab

DIREKSI MERPATI - Dituduh sebagai pelaku KKN./Foto: Angkasa/Reni R

Aspirasi APM rupanya memang sudah ditanggapi pihak BUMN. Menurut Deputy Meneg BUMN Bidang Logistik Ferdinan Nainggolan, pihaknya akan memberi waktu, selama-lamanya Februari ini. Pemberian waktu itu terkait dengan masalah manusia. "Saya sudah dengar tuntutan dari front-liner ini. Mereka ini ikut menentukan kemajuan perusahaan. Kalau mereka tidak happy dengan pimpinan mereka, artinya ada masalah," ujarnya, dan menambahkan bahwa di airlines harus ada kebersamaan antar manusia, dari tingkat atas hingga ke bawah.

Pihak BUMN, katanya, akan melakukan rekruitmen dengan memperhatikan masalah integritas dan akseptabilitas, dalam menentukan direksi yang akan datang. Hal tersebut ia kemukakan, karena ia menilai, penyampaian aspirasi pilot itu mulia. "Mereka mengatakan tidak peduli siapa yang bakal menggantikan. Mereka ini sangat peduli akan keberlangsungan perusahaan," tambahnya.

Ferdinan pun mengakui, kinerja Merpati sekarang, dari sisi financial performance, seperti segi pendapatan, operasional, dan lain-lain, agak kurang baik. Merpati juga terkena dampak krisis ekonomi nasional dan internasional. Oleh karena itu, pihaknya pun akan melakukan penataan di berbagai aspek, tidak hanya finansial, tetapi juga operasional. Dia memang khawatir melihat kondisi sekarang. Seandainya Merpati tidak segera ditangani, katanya, akan mengalami kerugian yang semakin besar, dan mungkin akan ditutup.

Dia menyebut program yang diperlukan Merpati sebagai program akselerasi penyehatan. Dari segi finansial, pihaknya akan melakukan dua hal, yaitu menyangkut pendapatan dan biaya. Mungkin, katanya, Merpati belum bisa meningkatkan pendapatan, tapi itu bisa diakali dengan memotong biaya operasional dan mengurangi pola-pola pembelian yang tidak perlu.

Ferdinan mengakui, sejak dulu kinerja Merpati tidak begitu baik, meski tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah perbaikan yang dilakukan oleh manajemen sekarang. "Mungkin problem yang dihadapi lebih besar dari upaya yang dilakukan. Yang dihadapi oleh rekan-rekan pilot selama ini adalah tidak ada sentuhan antara atasan ke bawahan, atau sebaliknya. Padahal, itu perlu sekali saat ini," tuturnya.

"Saya kira, ini bukan semata masalah finansial, tapi menyangkut masalah sentuhan. Pilot harus kita dekati dengan baik karena mereka ini para front-liner. Jadi, jika manajemen saja sudah susah berkomunikasi dengan para front-liner itu, ini bukan hanya masalah finansial," Ferdinan menambahkan.

Dia memang belum mengetahui penilaian Menneg BUMN Laksamana Sukardi atas kinerja direksi Merpati. Walaupun begitu, ia telah mengirimkan surat agar Merpati segera melakukan rapat umum luar biasa pemegang saham. "Yang sekarang saya perjuangkan adalah membuat sebuah sistem perekrutan yang lebih baik dari yang ada sekarang. Jangan sampai begitu ada direksi baru, malah jadi tidak lebih baik dari yang sekarang," tuturnya.

Memang beredar kabar, bukan cuma direksi Merpati yang akan diganti, tapi juga direksi Garuda Indonesia. Boleh jadi, Februari ini susunan direksi baru kedua BUMN di bisnis penerbangan itu diumumkan.